Selasa, 14 Oktober 2014

TUGAS 1 SOFTSKILL SOSIOLOGI POLITIK

Nama     : Annisa Nur Rakhmasari
Kelas     : 5EB25
TUGAS 1  SOSIOLOGI POLITIK

Pengertian Sosiologi Politik
Sosiologi politik merupakan sebuah sub-bidang yang muncul dan berkembang dalam sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Dari definisi yang sederhana tersebut sebenarnya dapat dianalisa bahwa sosiologi politik merupakan penggabungan dua disiplin ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu sosial yang kemudian sosiologi politik ini dapat dikategorikan sebagai sub-bidang dari sosiologi kontemporer atau dari ilmu politik, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila sosiologi politik menjadi bagian bidang ilmu politik maupun bidang sosiologi kontemporer. Karena pada dasarnya materi yang terdapat di dalamnya merupakan campuran dari berbagai bahan yang dipinjam dari ilmu politik dan sosial.
 
Sejarah perkembangan 
Dari segi bahasa sosiologi politik terdiri dari dua kata yaitu sosiologi dan politik. Istilah sosiologi ditemukan oleh Auguste Comte untuk menunjukkan ilmu tentang masyarakat. Sebelum itu Comte pernah mempergunakan istilah „fisika sosial dalam arti yang sama, akan tetapi kemudian menggantikannya dengan „sosiologi karena ahli matematika asal Belgia Quetelet telah mempergunakan istilah „fisika sosial bagi studi statistika tentang gejala moral (1836), yang dikatakan Comte sebagai sebuah percobaan pemberian istilah yang jelek. Istilah yang lain adalah istilah politik. Istilah politik (Politics) di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Di dalam polity semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19. 

Ruang Lingkup 
Hubungan antara sosiologi politik dan ilmu politik sangat erat kaitannya dan nyaris sama artinya bahkan di beberapa negara tertentu pembedaan yang terjadi pada keduanya ini hanya semata- mata bersifat administratif dan pedagogis. Di Amerika Serikat misalnya, di mana sosiologi dan ilmu politik biasanya menjadi dua “departemen” yang berbeda namun tetap saja di kedua departemen tersebut sosiologi politik tetap diajarkan sebagai telaah terhadap fenomena kekuasaan. Selain itu ada pembahasan yang menarik mengenai hubungan yang terjadi dalam sosiologi politik yaitu mengenai masalah pembedaan antara ilmu politik dalam sosiologi dengan sosiologi politik. Ilmu politik dalam sosiologi jelas-jelas merupakan sub bidang dan sub divisi dari bidang sosiologi. Pada ilmu politik dalam sosiologi, fenomena politik diperlakukan sebagai variabel dependen dan fenomena sosial diterima sebagai dasar variabel penjelas. Padahal dalam sosiologi politik, upaya untuk memahami fenomena politik selalu dihubungkan dengan faktor-faktor sosial, seperti pengujian hubungan antara politik dan masyarakat, struktur sosial dan struktur politik, dan perilaku sosial dan perilaku politik. Dengan demikian, sosiologi politik merupakan titik persimpangan yang lahir ketika pendekatan sosiologi dan politik digabungkan.2[8] Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi politik lebih luas dibandingkan dengan ilmu politik dalam sosiologi yang ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya melihat dan memahami satu fenomena saja.

Tujuan  
Konsep-Konsep Gagasan dalam Definisi Sosiologi Politik Banyaknya ketidaksepakatan para ahli terhadap makna yang tepat pada sosiologi politik kemungkinan disebabkan oleh sosiologi politik itu sendiri yang begitu kaya akan gagasan yang saling bertentangan.
       Gagasan pertama yang saling bertentangan adalah mengenai anggapan bahwa sosiologi politik sebagai ilmu mengenai negara. Cara untuk menentukan sosiologi politik sebagai ilmu mengenai negara adalah dengan menempatkannya dalam klasifikasi-klasifikasi ilmu sosial berdasarkan pada sifat masyarakat yang dipelajari. Konsep politik di sini mungkin mengenai negara bisa diinterpretasikan sebagai negara bangsa atau negara pemerintah. Sebuah negara bangsa adalah yang merujuk kepada masyarakat nasional. Sedangkan negara pemerintah adalah yang merujuk kepada para penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional. Oleh sebab itu, arti sosiologi politik sangat sempit dan terbatas.
       Gagasan kedua dalam sosiologi politik adalah mengenai proses interaksi antara masyarakat dan politik. Pandangan dari Bendix dan Lipset di sini lebih cocok dan tepat untuk digunakan. Keduanya mengatakan bahwa “ilmu politik dimulai dengan negara dan meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat, sementara sosiologi politik dimulai dengan masyarakat dan dan mulai meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi negara.”
       Gagasan ketiga adalah mengenai konsep dalam sosiologi politik yang lebih modern yang menekankan otoritas umum terhadap seluruh masyarakat (termasuk masyarakat nasional). Konsep ini terinspirasi dari Leon Duguit. Ia membuat perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Ia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari terkecil hingga terbesar didapati orang-orang yang memerintah dan patuh, orang-orang yang membuat aturan dan menyepakatinya, dan orang-orang yang membuat keputusan dan menaatinya. Beberapa sosiolog menerima dan memodifikasi definisi ini seperti Weber, Aron, Vedel, Bourdeu, dan Duverger.
       Gagasan ke empat adalah mengenai sosiologi politik sebagai integrasi antara sosiologi dan ilmu politik yang kemudian diduga menjurus pada spesialisasi. Dengan demikian sosiologi politik dapat disetting sebagai keturunan dari orangtua yang lebih mapan yaitu sosiologi dan ilmu politik yang kemudian mengkhususkan diri pada hubungan interaksi yang dihasilkan dari kedua disiplin ilmu tersebut. Gagasan ini bermanfaaat karena menghancurkan hambatan antara sosiologi dan ilmu politik tanpa menghapuskan batasan-batasan identitas dan ciri khas keduanya. Hal ini secara sistematis lebih dimaksudkan untuk membangun jembatan penghubung yang melintasi berbagai batas. Meskipun „sosiologi politik masih belum menghasilkan makna yang jelas. Jadi secara garis besar, keempat pengertian di atas menunjukkan bahwa sosiologi politik memiliki arti yang luas.
 
Manfaat 
Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definsi lain yang lebih menekankan pada upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya sosiologi politik merupakan jembatan yang menghubungkan antara bidang sosiologi dan ilmu politik & di antara keduanya dipercaya memiliki hubungan dua arah yaitu di mana sosiologi politik memberikan penekanan yang sama pada variabel sosial dan politik. Sebagai contoh adalah mengenai sistem kepartaian yang sosiologi politik tidak menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja partai yang hanya merespon & merefleksikan dari sosial ekonomi, tetapi ia justru menyelidiki tentang bagaimana kondisi masyarakat yang diakibatkan oleh sistem kepartaian.1[6] Sehingga tidak tepat juga bila sosiologi politik dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai sosiologi yang menginvasi ilmu politik. Manfaat mempelajari sosiologi politik agar kita bisa memahami perilaku dan sikap masyarakat terhadap fenomena politik tertentu serta memberikan kita pengembangan wawasan tentang bagaimana fungsi politik itu berproses dalam sebuah lingkungan masyarakat
Pengertian Negara dan Masyarakat dan Hubungan nya dalam kajian sosiologi politik, serta pengertian rezim
 
a)   Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaan nya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.
Sosiologi Politik sebagai studi tentang negara
Di sini kata “politik” dipakai dalam konotasinya yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata “negara “ mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan. Pertama, negara bangsa (nation-state), yang mengacu pada masyarakat nasional. Yang dimaksud adalah komunitas yang muncul pada akhir abad pertengahan, yang dewasa ini kuat terorganisir sekaligus paling utuh berintegrasi. Kedua, negara pemerintah (government-state), yang mengacu pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut.
b)   Masyarakat, Dalam ilmu sosiologi, masyarakat dipandang sebagai kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu system, kebiasaan dan adapt istiadat tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Oleh karena itu hidup bermasyarakat dapat dipandang dari dua sisi yaitu :
Dari sudut formal, yaitu hidup bermasyarakat ialah suatu bentuk kehidupan bersama manusia, dimana hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya dianggap sebagai sesame.
Dari sudut material, yaitu dalam kehidupan bersama manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara individu yang satu dengan yang lainnya, mereka saling menghubungkan sikap dan tingkah laku perbuatannya, bersama-sama untuk menunjukan kesetiaan untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan tata cara yang dianggap perlu dan penting.
Objek kajian sosiologi tentang masyarakat sangat luas sekali, karena di dalam masyarakat itu sendiri terdapat kelompok-kelompok social serta realitas-realitas sosial yang beragam. Dibawah ini, adalah contoh kajian-kajian sosiologi terhadap sektor-sektor kehidupan masyarakat, di dalam sosiologi politik.
Sosiologi Politik dalam masyarakat:
Manusia adalah mahluk yang berpolitik. Politik memiliki tujuan untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Pelaku politik adalah individu atau lembaga yang merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan berpolitik manusia akan saling berhubungan untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Sosiologi melihat hubungan antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga, atau semuanya yang saling berkaitan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama : yaitu mencapai kekuasaan. Pola interaksi mereka menjadi bahan kajian sosiologi politik. Contoh : Kampanye partai-partai politik dalam pemilihan langsung pasangan presiden dan wakil presiden.
Pengertian Tahapan Tujuan Sosiologi Politik
Ada dua alasan yang melatar belakangi sehingga sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik. Pertama, sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif. Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur (budaya) politik yang ada. Kedua, sosialisasi politik  ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik. 

Proses dan Tahapan Metode Sosiologi Politik, Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar